Pendidikan Dalam Perspektif Politik

Pendidikan Dalam Perspektif Politik

Dunia pendidikan tidak mungkin lepas dari politik dan kekuasaan. Bahkan, politik dan kekuasaan di suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Menurut Paulo Freire masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Maka dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia peran politik (eksekutif dan legislatif) begitu besar. Sehingga, ranah politik dan kekuasaan mampu menjadi wahana bagi espektasi publik akan sebuah sistem pendidikan yang mencerahkan. 

Paulo Freire yang oleh banyak kalangan sering disebut sebagai salah satu tokoh liberalisme pendidikan, telah mengarang buku yang diberi judul The Politic of Education. Dalam buku ini, meski tidak diuraikan di dalam chapter yang tersendiri, secara implisit terdeskripsi betapa pentingnya politik pendidikan untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara.

Dalam buku tersebut dilukiskan persoalan menyangkut pemberantasan buta huruf, pemeranan guru, reformasi agraria, pemeranan pekerja sosial, pemberantasan buta politik, humanisasi pendidikan, peran gereja, dan sebagainya yang tidak terlepas dari politik pendidikan.

Negara yang politik pendidikannya buruk, kinerja pendidikannya pun juga buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga bagus.

Pertanyaannya kini, bagaimanakah politik pendidikan di negara kita? Inilah pertanyaan yang cukup menggelitik untuk diklarifikasi. Kalau kita enggan menyatakan politik pendidikan kita buruk, setidak-tidaknya kita dapat menyatakan bahwa politik pendidikan di negara kita belum sepenuhnya positif. Indikasinya tak sulit; komitmen yang rendah, besarnya anggaran yang tidak memadai, manajemen pendidikan yang lemah, dan sebagainya.

Manusia sebagai animal educabial  mempunyai potensi untuk dididik dan dikembangkan , dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan kemanusiaannya ( animal educandum ) sehingga manusia membutuhkan pendidikan sebagai sesuatu yang mutlak .

Proses pendidikan terjadi dalam masyarakat yang berbudaya . Kebudayaan manusia merupakan hasil interaksi dari suatu anggota masyarakat. Proses pendidikan adalah suatu proses untuk mencerdaskan bangsa . Untuk mencapai tujuan pendidikan dibutuhkan keputusan-keputusan politik yang terkait dengan kebijakan pendidikan .

Sejarah membutuhkan kepada kita bahwa pendidikan ditanah air kita tidak terpisah dari pengaruh kekuasaan dari masa kolonial sampai kepada era orde baru. Pada masa kolonial pendidikan yang berjalan tidak merata hanya diprioritaskan bagi anak kolonial dan bangsawan , sedangkan anak-anak bumi putera hanya mengecap pendidikan seadanya . Pada era kemerdekaan orde lama proses indoktrinasi ideologi pendidikan paksakan melalui pendidikan disemua tingkatan  hal ini membuktikan bahwa kekuasaan kebebasan manusia untuk negara . Era orde baru memang membawa perubahan , pendidikan diabdikan untuk kesejahteraan masyarakat namun pada akhirnya kekuasaan orde baru berubah dimana lebih mementingkan masyarakat tertentu . Sistem pendidikan pada orde baru mengalami kegagalan dengan menghasilkan generasi yang tertekan sehingga menimbulkan keinginan untuk melepaskan diri dengan melakkukan perlawanan melalui demonstrasi sehingga runtuhnya rezim Soeharto . Runtuhnya rezim Soeharto melahirkan era reformasi yang mana dituntut kebabasan individu yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat . Untuk itu cara – cara yang kekuasaan pada era orde lama dan orde baru seperti diktator dan indoktrinitif didalam masyarakat diganti dengan cara cara yang demokratis.

Sejak era reformasi sangat dirasakan adanya perubahan-perubahan dalam sendi kehidupan masyarakat teruama dalam pendidikan . Sistem pendidikan kita telah diganti dengan sistem pendidikan yang terdesentralisasi sejalan dengan lahirnya Undang-undang otonomi daerah . Reformasi juga terjadi dalam dunia pendidikan khususnya perubahan kurikulum . Perkembangan kurikulum dari  :

- Kurikulum 1947     : rencana pengajaran

- Kurikulum 1952     : rencana pengajaran terurai

- Kurikulum 1968   : pembentukan etika

- Kurikulum 1975   : orientasi pada tujuan

- Kurikulum 1984   : orientasi pada tujuan instruksional

- Kurikulum 1994   : orientasi pada materi isi

- Kurikulum 2004   : kurikulum berbasis kompetensi

- Kurikulum 2006   : kurikulum tingkat satuan pendidikan

Keputusan politik dalam dunia  pendidikan diharapkan mampu meningkatkan pendidikan khususnya mempersiapkan generasi muda menghadapi era globalisasi .Disamping kurikulum juga ditunjang faktor lain seperti fasilitas fisik dan pendanaan . Undang-undang Dasar 1945 dalam amandemenya mengisayaratkan penyediaan dana APBN dan APBD 20 % merupakan keputusan proses politik dalam rangka perkembangan pendidikan di Indonesia. Dalam perkembangannya  banyak keputusan politik yang memperkaya kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan antara lain : kualifikasi akademik serang guru harus berijazah minimal S1 dan dosen S2 , adanya tunjangan profesi guru dan lainya . Semua itu tidak terlepas dari hasil proses politik dinegeri ini .