Tujuan dan Prinsip – Prinsip Kebijakan
Pendidikan
Dilihat dari pemahaman tentang pandangan-pandangan dasar tujuan kebijakan apabila dihubungkan dengan pendidikan dapat dikelompokan menjadi :
1.
Dilihat dari
sisi tingkatan masyarakat
Tujuan kebijakan disini dapat diamati dan ditelusuri dari
hakikat tujuan pendidikan yang universal. Hal tersebut merupakan analisis pada
fakta dan realita yang tersebar luas di masyarakat dikarenakan pendidikan dalam
arti umum mencerdaskan kehidupan bangsa.
2.
Dilihat dari
sisi tingkatan politisi
Tujuan kebijakan ini dapat diamati dan ditelusuri dari
sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang
berbeda. Pendidikan yang telah menjadi suatu kebijakan publik diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang positif supaya tercipta generasi masyarakat dalam
aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga wawasan, sikap dan
perilakunya semakin demokratis.
3.
Dilihat dari
sisi tingkatan ekonomi
Tujuan kebijakan ini dapat dilihat dan ditelusuri dari
kesadaran pentingnya pendidikan sebagai onventasi jangka panjang yang
didasarkan pada beberapa alasan, yaitu :
a. Pendidikan adalah untuk perkembangan ekonomi dan bukan
sekedar pertumbuhan ekonomi.
b. Inventasi pendidikan memberikan nilai baik yang lebih
tinggi daripada inventasi fisik di bidang lain. Pendidikan mempunyai kedudukan
yang cukup signifikan terutama ketika seseorang telah menggali dan
mengaktualisasikan potensi diri dan mempunyai kompetensi yang cukup sesuai
dengan bidangnya.
Perkembangan ekonomi akan tercapai apabila sumber daya
manusianya memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur,
serta menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator hasil
pendidikan yang baik.
b, Prinsip- prinsip Kebijakan
Pendidikan
1.
Nilai-nilai
pendidikan harus mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang
sehingga aspek-aspek kemanusiaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi,
pemerintahan pembangunan, keadilan hukum mencerminkan kaeadilan suatu bangsa
yang bermoral dan bermartabat. Jadi, nilai-nilai pendidikan harus berperan
secara proaktif untuk memasuki semua bidang yang berkembang dalam masyarakat
sejalan dengan era globalisasi yang semakin cepat serta memberikan pengaruh
yang besar.
2.
Pendidikan
harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. Namun pada
kenyataannya pendidikan tidak dapat dipisahkan sebagai alat untuk merayu
masyarakat secara umum untuk perebutan kekuasaan. Hal tersebut mengakibatkan
penentuan pembuat kebijakan pendidikan dalam hal ini pemerintah pusat akan
dipengaruhi oleh nuansa politik dan sarat dengan kepentingn tertentu.
3.
Nilai-nilai
pendidikan harus menjiwai sistem perpolitikan dan prinsip penyelenggaraan
negara dan tata kelola pemerintahan. Pendidikan berperan memberikan masukan
berupa penguasaan kompetensi serta aspek keprofesionalitas dan tidak kalah
pentingnya juga harus mengubah moral dalam dunia perpolitikan.
4.
Nilai-nilai
pendidikan harus menjadi spirit yang menjiwai kepribadian dan budaya bangsa
yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan mempunyai peran penting
yang bertugas untuk menyatukan dan memberikan keseimbangan bahwa masing-masing
individu meskipun memiliki sifat dan prilaku yang berbeda yang dilatar
belakangi kebudayaan mereka, tidak menyurutkan untuk senantiasa saling
menghormati dan menghargai.
5.
Pendidikan
harus menjadi garda terdepan dari suatu proses perubahan dan menjadi lokomotif
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pendidikan merupakan pusat
atau inti dari perkembangan serta pengembangan peradaban berbagai macam bangsa
dengan cara mengubah pola pikir.
Daftar Pustaka
Fattah,
Nanang. 2013. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar